MINAHASA,POSTKOTA.NET —DPD Partai Nasdem Minahasa mendaftarkan 35 bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum Minahasa (Minggu 14/05/23)
Ketua DPD Partai Nasdem Minahasa Braien Waworuntu menyampaikan terima kasih kepada KPU Minahasa yang telah menerima berkas 35 bacaleg Partai Nasdem Minahasa.
“Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran KPU dan Bawaslu Minahasa. Karena sejak 2019 hingga saat ini tetap semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” tukasnya.
Braien juga mengatakan Partai Nasdem mempunyai target satu fraksi utuh untuk duduk di DPRD Minahasa.
“Intinya bacaleg Partai Nasdem siap untuk bertarung, target 8 kursi dan tentunya sudah ada strategi yang disiapkan,” kata Braien.
“Partai Nasdem Minahasa akan membawa perubahan, kita akan restorasi Minahasa dari pilcaleg hingga pilkada nanti,” pungkas Braien dengan penuh semangat.
Terkait adanya kader Nasdem “masih duduk enak di Dewan Terhormat” yang sudah loncat pagar ke partai lain ,Waworuntu menegaskan agar segera melayangkan surat pengunduran diri agar proses pergantian antar waktu segera di lakukan .Kalau tidak kami DPD Nasdem akan melakukan tindakan sesuai aturan partai kami .”Pungkasnya .(Juno)
MINAHASA,POATKOTA.NET – Partai Golkar melakukan pendaftaran bakal Calon Legislatif (Caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa.Minggu (14/5/23)
35 bakal Caleg yang didaftarkan Partai Golkar ke KPU Minahasa .Dengan optimis target meraih 12 kursi anggota di DPRD Kabupaten Minahasa pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Minahasa, Adrie Kamasi memimpin langsung pelaksanaan pendaftaran di KPU didampingi sejumlah pengurus maupun kader.
“Bakal Caleg Golkar yang didaftarkan, sudah siap bertarung semuanya ,semua kader berupaya melakukan yang terbaik demi meningkatkan simpati masyarakat terhadap Partai Golkar menuju Pemilu 2024. terutama Pemilihan Legislatif (Pileg),serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada),” kata Andrie Kamasi didampingi Febri Suoth selaku Sekretaris DPD II.
Partai Golkar sendiri saat ini memiliki kader-kader potensial dalam arti ,bakal calon yang didaftarkan saat ini sudah memakili semua unsur profesi diberbagai kalangan yang ada di masyarakat .
Dari pantauan saat pendaftaran menuju ke KPU Minahasa . Para pengurus, kader bakal Caleg dikawal ribuan simpatisan berjalan dari sekretariat partai Golkar berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor KPU Minahasa .
Terlihat bakal caleg incombent, Wakil Ketua DPRD Minahasa Okstesi Runtu, Immanuel Manus, Novlin Tampi, Stvry Tenda dan Angely Runtu.(Juno)
Minahasa-Postkota.Net . Kejadian yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik keluarga pejabat Minahasa Dondokambey Lengkong , sempat beredar di Media Sosial belakangan ini ,membuat rasa tidak nyaman . Pasalnya perbuatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bernama lengkap Sonny Maringka dianggap sudah mencemarkan nama baik keluarga dengan menyebarluaskan informasi tidak benar dengan menuduh istri Wabup Minahasa, diduga telah melakukan penipuan sebesar Rp. 190.000.000 atas nama CV. Limar Cemerlang.
Saat di konfirmasi,istri wakil Bupati Robby Dondokambey Martina Lengkong membantah akan hal ini, karena dirinya sampai saat ini tidak kenal dengan nama Sonny Maringka.
“Kenal saja tidak, apalagi ketemu untuk membahas soal ini. “Ungkapnya .
Menurut Martina, soal pesanan makan minum dalam beberapa acara keluarganya itu ,di tangani langsung oleh bagian umum sekretariat daerah kabupaten Minahasa . “Jadi soal makan minum yang siapkan bagian umum seperti layaknya,namun bukan saya yang memesan makanan dan minuman .Jadi kalau hal ini dituduhkan kepada saya ,itu salah besar .”Kata Martina.
lanjutnya ,sampai detik ini saya tidak pernah melakukan pemesanan kedapa siapa saja atau perusahan mana saja ,untuk acara apa saja karena ini urusan bagian umum .”tegas Martina .
Namun dari hasil konfirmasi wartawan selasa malam tadi (10/5) di kediaman Desa Sawangan Tombulu.Terungkap nama Mey Maringka staf pembantu rumah tangga keluarga Wabub RD yang di percayakan pihak keluarga dalam mengatur segala kebutuhan sampai pada pengadaan alat-alat rumah dan makan minum . Kepercayaan yang diberikan keluarga Wabub RD disalah gunakan oleh Mey yang juga adik kandung dari Sonny Maringka tersebut .
Ceritanya begini , Sejak sebelum RD menjadi pejabat di Kabupaten Minahasa sebagai Wakil Bupati Minahasa .Mey Maringka hidup bersama-sama dan sudah dianggap sebagai keluarga RD ,sehingga dipercayakan untuk mengatur segala sesuatu berkaitan kebutuhan rumah tangga wakil Bupati ,seiring berjalannya waktu ,Mey , mulai memperlihatkan prilaku yang mencurigakan Wabub RD dan keluarga ,dimana banyak hal-hal aneh yang dibuatnya . Kecurigaan keluarga antara lain dari sekian banyak pelanggaran yang dia lakukan , paling fatal soal permintaan keuangan di bagian umum mengatasnamakan Wabub RD .Terbukti uang 64 juta untuk membeli kebutuhan rumah tangga Wabub RD di gelapkannya , dan ini sudah di ketahui istri Wabub RD dari laporan staf bagian Umum Sekdakkab Minahasa .
Terungkap juga soal Makan Minum untuk berbagai acara wakil Bupati ,semua dipesan oleh Mey Maringka dengan menggunakan perusahaan saudaranya yaitu Sonny Maringka.Entah seperti apa perjanjian keduanya, sampai utang piutang yang tuduhkan ke istri Wabub RD ini bisa terjadi .Disatu sisi Martina istri RD tidak pernah berhubungan dengan perusahaan penyedia makan minum dari awal RD terpilih sebagai Wakil Bupati .
Anehnya dituduh melakukan penipuan sampai viral diberbagai grup Media sosial .
Mey Maringka saat ini mendekam dipenjara dalam kasus pengedar Narkoba ,pihak keluarga RD langsung memberhentikan sekaligus memecat mey dari staf kepercayaan rumah tangga wakil bupati RD .
Wabub RD saat itu mengungkapkan penyesalan ,dimana seorang Mey yang dipercaya dan sudah dianggap sebagai keluarga, melakukan hal yang tidak baik .
“Saya Menyesal dia yang sudah saya anggap keluarga dekat selama bertahun hidup bersama keluarga, .Kebaikan apa yang tidak diberikan kepada dia .Namun kebaikan itu dibalas dengan hal buruk dan menodai harga diri dan nama baik keluargaku .”Ujar RD didampingi ibu Martina.
“Air susu dibalas dengan air tubah”ini lah pribahasa yang tepat .
Viralnya Istri Wabub RD tersebut dalam medsos yang beredar ke publik ,jelas ada unsur kesengajaan di lakukan kedua kaka beradik ini untuk menjatuhkan Karier reputasi Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey dan Istri .
Pihak Wabub RD bersama istri Marlina Lengkong akan melakukan somasi atau melaporkan perbuatan pencemaran nama baik kepada pihak Kepolisian .
Dari informasi yang di peroleh dari bagian Umum Sekdakab Minahasa ,dimana semua pembayaran makan minum sudah dilunaskan dan sudah diterima atas nama Mey Maringka .(Jun)
. MINAHASA.Postkota.Net – Kodim 1302 Minahasa dan Polres Minahasa gelar ibadah bersama Jemaat ,minggu 30 april 2023 bertempat di Gereja GMIM Riedel Kelurahan Wawalintouan Tondano Barat. Ibadah bersama TNI Polri tersebut dipimpin Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Riedel Wawalintoauan Pdt. Dr. Antonius Dan Sompe ,M.Pdk.
Hadir dalam ibadah bersama ini ,Wakapolres Minahasa KOMPOL Yindar T. Sapangallo, S.Sos.Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Minahasa Irene Yindar Sapangallo .Kabag Ren Polres Minahasa AKBP Lexi Ratumbanua,Kasat Bimmas Polres Minahasa Kompol Alex Karundeng ,Kasat Reskrim Polres Minahasa ,AKP Jesli Hinonaung,Kapolsek Tondano,AKP Rony Maweikere,Kasat Res Narkoba Polres Minahasa,IPTU Sius K. Demon,Kasie Hukum Polres Minahasa IPTU Putu H. Kusuma.Kasat Tahti Polres Minahasa,Bamin Pers Kodim 1302 Minahasa PElDA Marthen 9 personil Kodim 1302 Minahasa,15 personil Polres Minahasa. Pada kesempatan ibadah bersama, Wapolres Minahasa KOMPOL Yindar T. Sapangallo, S.Sos dalam sambutan Kamtibmasnya menyampaikan,atas nama Dandim 1302 Minahasa dan Kapolres Minahasa, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BPMJ Riedel Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat.
Dalam rangkaian ibadah ini tidak lain sebagai, wujud sibergitas TNI Polri dengan seluruh masyarakat dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban khususnya menjelang pesta demokrasi yang akan datang.”Kata Sapangallo.
“Keberhasilan tugas, wajib dilandasi oleh prinsip takut akan Tuhan”.
Dalam kesempatan ibadah Wakapolres Minahasa ini mengumumkan kepada jemaat tentang situasi Kamtibmas wilayah Polres Minahasa, secara umum dalam keadaan aman kondusif.Hasil evaluasi, kriminalitas yang terjadi yaitu aniaya yang dipicu oleh pengaruh Miras dan pelakunya sebagian tergolong anak anak.Mengajak semua elemen warga untuk terlibat dalam menciptakan Kamtibmas.”Ungkap Sapangallo.
Sulut, postkota.net – Ketua DPRD Sulawesi Utara dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan Malam Bacarita Deng Menko Polhukam, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu (18/3/2023).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P sebagai pemateri.
Adapun tema dari dialog kebangsaan ini ialah “Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”.
Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang demokratis.
Selanjutnya Gubernur mengatakan “Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbukti dengan kerja sama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, berkualitas, taat asas, dan taat hukum.”
Dalam sambutannya Menko Polhukam menjelaskan terkait kemajemukan bangsa Indonesia sehingga tercipta Indonesia sebagai negara demokrasi, bahwa Pemilu merupakan muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang, penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Lebih lanjut Menko Polhukam menyatakan sampai saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadwal Pemilu tahun 2024.
“Mau nunda Pemilu, Ya, harus ubah Undang-Undang Dasar, MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal Pemilu,” tutur Mantan Ketua Mahkamah Agung.
Selanjutnya dialog kebangsaan ini menghadirkan juga narasumber dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, M.Si, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bpk. Dr. Ardiles Mewoh, S.IP., M.Si.
Turut hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan ini adalah Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedjri M.Gafar.M.Si Sekprov Sulut Steve Kepel, dan jajaran Forkopimda, Kepala Daerah se-Sulawesi Utara.*
Sulut, fajarnews.id –Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA, Jumat (17/3/2023).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di hari Kamis dan Jumat tanggal 16 s/d 17, bertempat di Sutan Raja Hotel Kota Kotamobagu yang di ikuti oleh 105 Peserta dari Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD Se- Provinsi Sulawesi Utara.
Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setwan juga untuk menyamakan persepsi.
Peningkatan SDM tersebut di atas adalah mencakup kompetensi individu yang lebih optimal, serta profesionalisme yang mumpuni dalam peningkatan kinerja instansi.
Adapun materi yang dipaparkan adalah mencakup :
Mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Implementasinya dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan Program Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan, Gambaran Umum Penyusunan Anggaran dan Teknis Penyusunan Anggaran
Adapun kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut, serta Sekretaris DPRD Prov. Sulut.**
Sulut, postkota.net – Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan di berbagai daerah, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam masyarakat Sulut bergerak melakukan demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (14/3/2023).
Melky Jackin Pangemanan (MJP) anggota DPRD dari komisi I menerima aksi demonstran yang datang menyampaikan aspirasi mereka.
Mahasiswa berpendapat bahwa undang-undang Cipta Kerja dianggap cacat prosedur di sinyalir tidak transparan di nilai pro pengusaha sehingga UU Cipta Kerja ini jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil.
MGP yang sudah familiar dengan para demonstran ini menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa sudah dibawah ke pemerintah pusat jadi DPRD tidak tinggal diam, perdebatan antara pihak mahasiswa dan MJP cukup alot karena mahasiswa bersikeras untuk masuk ke gedung DPRD.
“Sebelum adik-adik mahasiswa saya juga pernah berdemo membawa aspirasi, seperti yang terlihat sekarang,” tutur Pangemanan.
Mahasiswa menuntut menunjukkan bukti aspirasi mereka apakah sudah dilanjuti, dengan bijaksana MJP mengatakan semuanya sudah dilakukan,dan memanggil pihak sekretariat untuk menunjukkan bukti berita acara.
Aksi Demonstrasi ini mendapat pengawalan dari Polda Sulut, Polresta Manado dan Polsek Mapanget, dari pihak keamanan mengedepankan pendekatan yang humanis yang Presisi.
Dengan di bantu pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian maka negoisasi pun dilakukan dari kedua belah pihak, dengan demikian diputuskan setiap organisasi kemahasiswaan mengutus tiga orang untuk mewakili dalam menyampaikan aspirasinya.
Sementara komisi IV sedang berlangsung RDP dengan Dinas Tenaga kerja bersama Serikat Buruh Indonesia KSP dan FSPMI.
Dinas Tenaga kerja meminta menjadwalkan kembali agenda dengan aksi masyarakat Sulut bergerak.**
Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut bersama Serikat Buruh Indonesia di Kantor DPRD Sulawesi Utara di ruang rapat komisi IV , Selasa (14/3/202).
RDP ini di pimpin langsung oleh ketua komisi IV Vonny Paat, yang sebelumnya SBI mereka sudah melaksanakan demo.
Rapat Dengar Pendapat komisi IV DPRD Sulut bidang kesejahteraan rakyat untuk menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat yang berhubungan dengan penyelesaian Perselisihan hak dan kepentingan di bidang ketenagakerjaan yang dihadiri perwakilan Ferdinan Lumenta, Denny Dorongan Ketua KSPI Manado Romi Wangko ketua fep Kep SPSI.
Turut hadir dalam RDP tersebut Anggota DPRD Sulut Pricilia Cindy Wurangian, Muhamad Wongso, Imelda Nofita Rewah, Muslimah Mongilong, Agustin Kambey dan Ketua Badan Kehormatan Sjenny Kalangie, hadir juga mitra kerja yakni Dinas Tenaga kerja Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun aspirasi yang diutarakan oleh Serikat Pekerja Buruh mengenai Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang hak mereka belum terbayar penuh, Pihak perusahaan belum atau tidak mengeluarkan slip gaji, dan pembayaran pesangon, hal ini disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja.
Selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada pekan depan demikian yang disampaikan pimpinan sidang komisi IV dan pembahasan ini akan di tuntaskan selanjutnya dan akan mendengarkan tanggapan dari Dinas Tenaga kerja.**
Sulut, postkota.net – Komisi III DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni dinas perhubungan daerah provinsi Sulawesi Utara dan balai pengelola transportasi darat wilayah XXII Sulut di ruang rapat komisi III, Selasa (14/3-2022).
Ttugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Tipologi BPTD Tipe C mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
Dipimpin langsung oleh ketua komisi Berty Kapojos yang didampingi Sekretaris Amir Liputo, Boy Tumiwa, Arthur Kotambunan banyak memberikan kritik tajam kepada Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII ini.
Sekretaris komisi Haji Amir Liputo menyoroti tentang safety yang selama ini dari Pertamina terkait dengan Tanki angkutan BBM, sejauh mana pengawasan yang di lakukan BPTD P3 LLAJ di mana beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan fatal mobil Tanki minyak “terbakar” bahkan sampai korban jiwa, ini jangan sampai terulang kembali ucap Liputo .
Sementara itu Anggota DPRD Boy Tumiwa menekankan tentang SOP yang berlaku, apa pernah? Di data tentang pengujian kendaraan Tanki minyak dari Pertamina, ujar Tumiwa dengan nada tinggi, ini jelas membahayakan bagi pengguna jalan begitu pula mengenai jalan maruasey-munte yang banyak terjadi kendaraan muatan kapasitas besar banyak kali terjadi kecelakaan .
Kepala BPTD P3 LLAJ Feriyanto Mesdila menjelaskan bahwa Kami berupaya tentang pemenuhan tekhnis namun banyak kendala dengan kab/kota, tentang pengujian kendaraan di Manado belum terakreditasi, tentang pengujian kendaraan tersebut. Mobil yang sering macet di tikungan Munte sudah dipasang rambu lalulintas, dan perhubungan pernah ada uji kelayakan tutur Feryanto.
Amir Liputo mengatakan mereka hanya mengukur dimensi Tanki, pelaksanaan pengujian di lakukan di kabupaten/kota, dan “mobil kecelakaan belum ada uji kelayakan, uji kelayakan itu memastikan kelayakan dari kendaraan untuk keamanan serta keselamatan penumpang apalagi memasuki mudik lebaran tahun ini Liputo.**
Sulut, postkota.net – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pemaparan Gubernur Sulut tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (10/3/2023).
Adapun setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda, 5 fraksi memberikan tanggapan baik secara offline dan ada juga dilakukan secara online lewat virtual zoom.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan di dampingi oleh Wakil Ketua Victor Mailangkay, Jems Arthur Kojongian, Billy Lombok dan Anggota DPRD lainnya.
Gubernur memberikan tanggapan dan menjawab pemandangan umum yang di sampaikan oleh setiap fraksi yang diwakili oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Perda nomor 4 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya DPRD akan mengagendakan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan dengan Panitia Khusus (Pansus).
Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di ruang Paripurna di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga bersama jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.**
