Ketua DPRD Sulut Andi Silangen Hadir Dalam Dialog Kebangsaan

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Ketua DPRD Sulawesi Utara dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan Malam Bacarita Deng Menko Polhukam, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu (18/3/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P sebagai pemateri.

Adapun tema dari dialog kebangsaan ini ialah “Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang demokratis.

Selanjutnya Gubernur mengatakan “Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbukti dengan kerja sama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, berkualitas, taat asas, dan taat hukum.”

Dalam sambutannya Menko Polhukam menjelaskan terkait kemajemukan bangsa Indonesia sehingga tercipta Indonesia sebagai negara demokrasi, bahwa Pemilu merupakan muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang, penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Lebih lanjut Menko Polhukam menyatakan sampai saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadwal Pemilu tahun 2024.

“Mau nunda Pemilu, Ya, harus ubah Undang-Undang Dasar, MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal Pemilu,” tutur Mantan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya dialog kebangsaan ini menghadirkan juga narasumber dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, M.Si, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bpk. Dr. Ardiles Mewoh, S.IP., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan ini adalah Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedjri M.Gafar.M.Si Sekprov Sulut Steve Kepel, dan jajaran Forkopimda, Kepala Daerah se-Sulawesi Utara.*

Stiki

Bimtek FORKOM Sekwan Hadirkan Narasumber Dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, fajarnews.id –Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA, Jumat (17/3/2023).

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari  di hari Kamis dan Jumat tanggal 16 s/d 17, bertempat di Sutan Raja Hotel Kota Kotamobagu yang di ikuti oleh 105 Peserta dari Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD Se- Provinsi Sulawesi Utara.

Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setwan juga untuk menyamakan persepsi.

Peningkatan SDM tersebut di atas adalah mencakup kompetensi individu yang lebih optimal, serta profesionalisme yang mumpuni dalam peningkatan kinerja instansi.

Adapun materi yang dipaparkan adalah mencakup :

Mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Implementasinya dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan Program Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan, Gambaran Umum Penyusunan Anggaran dan Teknis Penyusunan Anggaran

Adapun kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut, serta Sekretaris DPRD Prov. Sulut.**

Stiki

MJP Terima Demo Masyarakat Sulut Bergerak Yang Menolak UU Cipta Kerja

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan di berbagai daerah, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam masyarakat Sulut bergerak melakukan demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (14/3/2023).

Melky Jackin Pangemanan (MJP) anggota DPRD dari komisi I menerima aksi demonstran yang datang menyampaikan aspirasi mereka.

Mahasiswa  berpendapat bahwa undang-undang Cipta Kerja dianggap cacat prosedur di sinyalir tidak transparan di nilai pro pengusaha sehingga UU Cipta Kerja ini jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil.

MGP yang sudah familiar dengan para demonstran ini menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa sudah dibawah ke pemerintah pusat jadi DPRD tidak tinggal diam, perdebatan antara pihak mahasiswa dan MJP cukup alot karena mahasiswa bersikeras untuk masuk ke gedung DPRD.

“Sebelum adik-adik mahasiswa saya juga pernah berdemo membawa aspirasi, seperti yang terlihat sekarang,” tutur Pangemanan.

Mahasiswa menuntut menunjukkan bukti aspirasi mereka apakah sudah dilanjuti, dengan bijaksana MJP mengatakan semuanya sudah dilakukan,dan memanggil pihak sekretariat untuk menunjukkan bukti berita acara.

Aksi Demonstrasi ini mendapat pengawalan dari Polda Sulut, Polresta Manado dan Polsek Mapanget, dari pihak keamanan mengedepankan pendekatan yang humanis yang Presisi.

Dengan di bantu pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian maka negoisasi pun dilakukan dari kedua belah pihak, dengan demikian diputuskan setiap organisasi kemahasiswaan mengutus tiga orang untuk mewakili dalam menyampaikan aspirasinya.

Sementara komisi IV sedang berlangsung RDP dengan Dinas Tenaga kerja bersama Serikat Buruh Indonesia KSP dan FSPMI.

Dinas Tenaga kerja meminta menjadwalkan kembali agenda dengan aksi masyarakat Sulut bergerak.**

Stiki

Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Gelar RDP Hak Tenaga Kerja

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut bersama Serikat Buruh Indonesia di Kantor DPRD Sulawesi Utara di ruang rapat komisi IV , Selasa (14/3/202).

RDP ini di pimpin langsung oleh ketua komisi IV Vonny Paat, yang sebelumnya SBI mereka sudah melaksanakan demo.

Rapat Dengar Pendapat komisi IV DPRD Sulut bidang kesejahteraan rakyat untuk menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat yang berhubungan dengan  penyelesaian  Perselisihan hak dan kepentingan di bidang ketenagakerjaan yang dihadiri perwakilan Ferdinan Lumenta, Denny Dorongan Ketua KSPI Manado  Romi Wangko ketua fep Kep SPSI.

Turut hadir dalam RDP tersebut Anggota DPRD Sulut  Pricilia Cindy Wurangian, Muhamad Wongso, Imelda Nofita Rewah, Muslimah Mongilong, Agustin Kambey dan Ketua Badan Kehormatan Sjenny Kalangie, hadir juga mitra kerja yakni  Dinas Tenaga kerja Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun aspirasi yang diutarakan oleh Serikat Pekerja Buruh mengenai Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang hak mereka belum terbayar penuh, Pihak perusahaan belum atau tidak mengeluarkan slip gaji, dan pembayaran  pesangon, hal ini disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja.

Selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada pekan depan demikian yang disampaikan pimpinan sidang komisi IV dan pembahasan ini akan di tuntaskan selanjutnya dan akan mendengarkan tanggapan dari Dinas Tenaga kerja.**

Stiki

Boy Tumiwa Pertanyakan SOP Yang Berlaku

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Komisi III DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni dinas perhubungan daerah provinsi Sulawesi Utara dan balai pengelola transportasi darat wilayah XXII Sulut di ruang rapat komisi III, Selasa (14/3-2022).

Ttugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Tipologi BPTD Tipe C mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dipimpin langsung oleh ketua komisi Berty Kapojos yang didampingi Sekretaris Amir Liputo, Boy Tumiwa, Arthur Kotambunan banyak memberikan kritik tajam kepada Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII ini.

Sekretaris komisi Haji Amir Liputo menyoroti tentang safety yang selama ini dari Pertamina terkait dengan Tanki angkutan BBM,  sejauh mana pengawasan yang di lakukan BPTD P3 LLAJ di mana beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan fatal mobil Tanki minyak “terbakar” bahkan sampai korban jiwa, ini jangan sampai terulang kembali ucap Liputo .

Sementara itu Anggota DPRD Boy Tumiwa menekankan tentang SOP yang berlaku, apa pernah? Di data tentang pengujian kendaraan Tanki  minyak dari Pertamina, ujar Tumiwa dengan nada tinggi, ini jelas membahayakan bagi pengguna jalan begitu pula mengenai jalan maruasey-munte yang banyak terjadi kendaraan muatan kapasitas besar banyak kali terjadi kecelakaan .

Kepala BPTD P3 LLAJ Feriyanto Mesdila menjelaskan bahwa Kami berupaya tentang pemenuhan tekhnis namun banyak kendala dengan kab/kota,  tentang pengujian kendaraan di Manado belum terakreditasi, tentang pengujian kendaraan tersebut. Mobil yang sering macet di tikungan Munte sudah dipasang rambu lalulintas, dan perhubungan pernah ada uji kelayakan tutur Feryanto.

Amir Liputo mengatakan mereka hanya mengukur dimensi Tanki, pelaksanaan pengujian di lakukan di kabupaten/kota, dan “mobil kecelakaan belum ada uji kelayakan, uji kelayakan itu memastikan kelayakan dari kendaraan untuk keamanan serta keselamatan penumpang apalagi memasuki mudik lebaran tahun ini  Liputo.**

DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gelar Paripurna Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pemaparan Gubernur Sulut tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (10/3/2023).

Adapun setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda, 5 fraksi memberikan tanggapan baik secara offline dan ada juga dilakukan secara online lewat virtual zoom.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan di dampingi oleh Wakil Ketua Victor Mailangkay, Jems Arthur Kojongian, Billy Lombok dan Anggota DPRD lainnya.

Gubernur memberikan tanggapan dan menjawab pemandangan umum yang di sampaikan oleh setiap fraksi yang diwakili oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Perda nomor 4 tahun 2017  tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya DPRD akan mengagendakan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan dengan Panitia Khusus (Pansus).

Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di ruang Paripurna di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw,  Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga bersama jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.**

Stiki

JVM Soal Hillary Apakah Bertahan Atau Tidak

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Utara Dr.J.Victor Mailangkay,SH.MH saat di temui awak media di ruang kerja kantor DPRD Sulut mengatakan bahwa Hillary Lasut masih kader Partai Nasdem Sulawesi Utara, Kamis (9/3/2023).

Seperti di ketahui rumor yang beredar bahwa Hillary Lasut akan hengkang dari Partai NasDem dan bergabung dengan partai Demokrat karena mengingat Ketua DPD Partai Demokrat Elly Lasut adalah orang tua dari Hillary.

Victor menuturkan bahwa sampai saat ini status Hillary masih kader partai Nasdem dan belum berubah, dia masih menjadi andalan Partai NasDem untuk kursi DPR RI 2024 nanti, karena untuk DPR RI NasDem Sulut menargetkan 2 kursi.

Ketua GM FKPPI Sulut ini menjelaskan bahwa secara resmi Hillary belum menyampaikan apakah akan tetap di NasDem atau tidak, menurut Victor semuanya terserah pada keputusan beliau (Hillary).

Stiki

Pimpinan DPRD Sulawesi Utara Terima Kunjungan Danlanud Sri

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.id – Bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Jems Arthur Kojongian menerima kunjungan Komandan Pangkalan Lanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib, Kamis (9/3/2023).

Berdasarkan amanat dari Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Widyargo Iko Putra pada saat memimpin serah terima jabatan,“Jaga terus jalinan komunikasi, sinergitas, dan kerjasama yang telah terbangun baik bersama rekan-rekan TNI-Polri dan Forkopimda Sulawesi Utara dan Manado, agar soliditas yang sudah baik ini kedepannya akan semakin terpupuk dan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan Manado,” pesan Pangkoopsud II.

Dan hari ini Danlanud Sri Marsma Mujib bertemu dengan pimpinan DPRD Sulawesi Utara, Danlanud menyampaikan ada 63 hektar lahan milik Lanud yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan tugas pokok Angkatan Udara.

Ketua DPRD mengatakan bahwa “kami akan support kegiatan serta rencana yang baik bagi negara dan bangsa,” tutur Ketua Pertina Sulut ini.

Seperti diketahui pada tanggal 24 Januari 2023  Marsma Mujib  menggantikan Marsma Satriyo Utomo S.H.**

Stiki

Partai Nasdem Sulut Buka Pendaftaran Calon Legislatif

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Secara resmi Partai Nasdem Sulawesi Utara  membuka pendaftaran calon legislatif untuk maju dalam Pemilu 2024 yang akan digelar tahun depan tanggal 14 Februari 2024, Rabu (8/3/2023).

Stella Marlina Runtuwene yang adalah kader dan bendahara DPW Partai NasDem ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa dia akan maju kembali untuk kursi DPRD Sulawesi Utara bersama Sherly Tjanggulung dan Nick Adicipta Lomban.

Seperti di ketahui pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD Pemilu 2024 dijadwalkan pada tanggal 1-11 Mei 2023. Sementara itu, penetapan daftar calon tetap akan diumumkan pada 11 Oktober 2023 sesuai tahapan pemilu.

Stella menuturkan  bahwa mekanisme Partai Nasdem sebagai partai Nasionalis memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin bergabung tentunya dengan mengikuti mekanisme partai.

Ada beberapa syarat utama dari partai agar calon itu terpilih dan masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Pertama, akan dilihat dari tingkat popularitasnya, kemudian dilihat dari tingkat keterpilihannya dan elektabilitas caleg yang memiliki dedikasi dan loyalitas itu yang di harapkan agar bisa membawa partai NasDem di segani di tengah masyarakat.**

Ketua DPRD Sulut Andi Silangen “Tidak Ada Intervensi Seleksi KIP”

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net  – Kepada awak media Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD, menanggapi rumor adanya intervensi  Proses pengumuman nama calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) yang lolos seleksi di Komisi I DPRD Sulut, Rabu (8/3/2023).

Dengan senyum yang khas Ketua Pertina Sulut ini menanggapi dengan santai isu tersebut, Andi menjelaskan bahwa semuanya sudah sesuai mekanisme dan tidak ada intervensi ataupun merubah penetapan nama-nama yang lolos.

Salah satu andalan politisi PDIP ini menjelaskan bahwa nama yang lolos seleksi  disampaikan tersebut sudah terbaik, tidak benar Pimpinan DPRD Sulut merubah atau mengganti nama yang telah ada, berdasarkan hasil Fit And Propertest yang disampaikan dinilai sudah mencakup keterwakilan etnis, proses seleksi calon anggota KIP berjalan sesuai tahapan dan aturan yang ada.

Klarifikasi langsung Ketua DPRD Sulut ini mematahkan isu yang beredar tentang seleksi nama calon Komisi Informasi Publik (KIP).**

Stiki

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.